Bernas24.com | Pekanbaru \u2013 Jawaban resmi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atas surat konfirmasi Bernas24.com terkait pembayaran sewa pemanfaatan Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, BRK Syariah belum memberikan penjelasan secara tegas mengenai status pembayaran sewa pada masa jeda perjanjian.<\/p>\n
Sebelumnya, Bernas24.com meminta klarifikasi atas dugaan BRK Syariah tetap memanfaatkan Gedung Bapenda untuk operasional ATM dan layanan kas meskipun perjanjian sewa mengalami masa jeda. Media ini juga mempertanyakan dasar hukum pemanfaatan aset daerah tersebut serta status kewajiban pembayaran sewanya.<\/p>\n
Dalam surat Nomor 396\/HM.01\/SEKPER\/2026 tertanggal 16 Juli 2026, BRK Syariah menjelaskan bahwa keberadaan ATM dan layanan kas di lingkungan kantor pemerintah daerah bertujuan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta mempermudah pembayaran pajak dan retribusi masyarakat. BRK Syariah juga menyatakan bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut telah diatur melalui perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n
Namun demikian, jawaban tersebut belum secara eksplisit menjawab pertanyaan mengenai apakah kewajiban pembayaran sewa pada masa jeda perjanjian telah dipenuhi atau belum.<\/p>\n
Dalam surat jawaban itu, BRK Syariah menyatakan bahwa \u201capabila terdapat keterlambatan terkait pembayaran, masing-masing pihak akan memastikan kembali terkait hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang telah disepakati.\u201d<\/p>\n
Pernyataan tersebut belum memberikan kejelasan apakah keterlambatan pembayaran benar-benar terjadi, kapan penyelesaiannya dilakukan, maupun apakah seluruh kewajiban sewa telah dipenuhi.<\/p>\n
Persoalan ini menjadi sorotan karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil pemeriksaannya menemukan adanya masa jeda perjanjian sewa pemanfaatan Barang Milik Daerah, sementara lokasi tersebut tetap dimanfaatkan untuk operasional layanan perbankan. Dalam temuan tersebut disebutkan bahwa selama masa jeda perjanjian belum terdapat pembayaran sewa, sehingga BPK merekomendasikan agar hak pemerintah daerah atas pemanfaatan aset tersebut segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n
Berdasarkan temuan tersebut, publik membutuhkan penjelasan yang lebih terbuka mengenai status kewajiban pembayaran sewa selama masa jeda perjanjian. Jika benar pada periode tersebut belum terdapat pembayaran sewa kepada pemerintah daerah sebagaimana dicatat dalam temuan BPK, maka yang perlu dijelaskan adalah apakah kewajiban tersebut telah diselesaikan setelah temuan BPK, atau masih dalam proses penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n
Hingga saat ini, surat jawaban BRK Syariah belum menguraikan tanggal pembayaran, besaran nilai sewa yang telah disetor, maupun dokumen yang menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran pada masa jeda perjanjian telah diselesaikan. Perusahaan hanya menegaskan komitmennya dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal guna memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n
Untuk memberikan kepastian kepada publik, Bernas24.com kembali meminta penjelasan terbuka dari PT Bank Riau Kepri Syariah mengenai beberapa hal berikut:<\/p>\n
1. Apakah kewajiban pembayaran sewa selama masa jeda perjanjian telah diselesaikan atau belum.<\/p>\n
2. Jika telah diselesaikan, kapan pembayaran dilakukan.<\/p>\n
3. Berapa nilai pembayaran yang disetorkan.<\/p>\n
4. Berdasarkan dokumen atau dasar hukum apa pembayaran tersebut dilakukan.<\/p>\n
5. Jika belum diselesaikan, bagaimana langkah dan jadwal penyelesaiannya sesuai rekomendasi BPK.<\/p>\n
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, sekaligus memberikan kepastian atas tindak lanjut temuan BPK mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah.<\/p>\n
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, Bernas24.com akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<\/p>\n
Bernas24.com juga tetap membuka ruang hak jawab apabila PT Bank Riau Kepri Syariah maupun pihak Pemerintah Provinsi Riau ingin memberikan penjelasan atau data tambahan terkait status pembayaran sewa dimaksud. Setiap informasi lanjutan akan dimuat sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(hs)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Bernas24.com | Pekanbaru \u2013 Jawaban resmi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atas surat konfirmasi Bernas24.com terkait pembayaran sewa pemanfaatan…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3270,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17,14],"tags":[115],"class_list":["post-3269","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","category-pekanbaru","tag-bernas-riau-brksyariah"],"yoast_head":"\n